BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membangun ekonomi daerah. Langkah ini dinilai strategis mengingat arah kebijakan pembangunan daerah fokus pada pemerataan ekonomi yang mulai dari tingkat desa.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung pada Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Bandarlampung, Rabu 21 Oktober 2026.
Gubernur Mirza memaparkan kondisi Lampung menjadi salah satu daerah terpadat di Sumatra dengan jumlah penduduk hampir 9,6 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen masyarakat bermukim di kawasan pedesaan, dan bekerja di pertanian.
Meski memiliki banyak potensi komoditas unggulan, masyarakat desa dinilai belum menikmati kemakmuran optimal. Ini karena perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan.
“Karena itu, penting mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke perkotaan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sekitar 70 persen perputaran uang di desa selama ini mengalir ke kota, sementara hanya sekitar 30 persen tetap berputar di desa. Kondisi ini dinilai tak sebanding dengan jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan.
Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian besar, mulai singkong, padi, dan jagung dan komoditas unggulan lainnya.
Untuk mengatasi hal itu, jelas Mirza, Pemprov Lampung mendorong serangkaian program pemberdayaan dan hilirisasi produk pangan agar bermanfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
“Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM,” ujarnya.
Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program berbasis pemberdayaan masyarakat yang beririsan langsung dengan peran LPM. Di antaranya adalah program pembuatan pupuk organik mandiri di 2.000 desa, pembagian 500 pengering (bed dryer) untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa, hingga pembangunan jalan lingkungan desa swakelola berbasis kelompok masyarakat.
Selain bidang ekonomi, Pemprov juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan keagamaan di tingkat desa, seperti program Satu Desa Satu Sarjana serta program Satu Desa Satu Hafiz.
Ia meyakini, bila kolaborasi antarelemen masyarakat berjalan masif dan hilirisasi komoditas lokal terlaksana baik, pertumbuhan ekonomi Lampung diproyeksikan mencapai angka 8 hingga 9 persen tahun mendatang.
Melalui pelaksanaan Musda ini, Gubernur berharap LPM Lampung dapat menjadi garda terdepan menyerap aspirasi, mengenali kebutuhan, serta menggerakkan partisipasi aktif warga demi terwujud pembangunan desa mandiri dan sejahtera.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, LPM memiliki keunikan sejarah dan posisi strategis sejak awal pembentukannya sebagai lembaga lahir dan tumbuh di tengah masyarakat desa.
Menurut Doli, LPM bertindak sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal arah kebijakan pembangunan nasional yang kini semakin berorientasi ke pedesaan.
“Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Pengurus LPM di tingkat daerah harus membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pemerintah daerah agar program-program pembangunan maksimal dan dapat dirasakan langsung warga,” jelasnya.
Selain mengawal program reguler perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, ia juga mengajak pengurus LPM di daerah aktif berkolaborasi menghadapi isu sosial kritis, seperti mendukung jajaran kepolisian dan TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta mencegah kekerasan anak di lingkungan masyarakat. (***)
